6/16/2013
Pekanbaru -Sesepuh dan pengurus Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau mengapresiasi sikap partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Dukungan itu mencuat dalam acara silaturahim Presiden PKS Anis Matta dan jajaran Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS bersama para tokoh adat Melayu Riau di kantor LAM di Pekanbaru, Sabtu (15/6).
Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) Riau --lembaga sesepuh LAM-- Tennas Efendi mengatakan, penolakan PKS atas rencana kenaikan harga BBM merupakan aspirasi rakyat bawah. Dampak kenaikan, katanya, bakal kian menyusahkan masyarakat kecil. Sementara solusi yang ditawarkan pemerintah tidak komprehensif.
"Namun, jangan sampai sikap PKS berubah di tengah jalan. PKS harusnya konsisten," tukas Erwandi Yusuf, sekretaris MKA.
Atas dukungan sesepuh dan pengurus LAM tersebut, Presiden PKS Anis Matta mengatakan, penolakan partainya atas langkah pemerintah menaikkan harga BBM sama sekali tidak berhubungan dengan politik. Anis menyesalkan berbagai pihak yang membicarakan persoalan ini di luar kajian akademik ekonomi.
Menanggapi desakan agar PKS bersikap konsisten, Anis menambahkan, pandangan utuh partai bernomor pilih 3 ini akan disampaikan pada Rapat paripurna DPR, Senin (17/6) mendatang. Dalam rapat DPR ini, PKS melalui fraksinya akan menyampaikan sikapnya secara gamblang.
"Silakan nanti masyarakat menilai, apakah PKS benar-benar memperjuangkan aspirasi rakyat atau hanya setengah-setengah," tandas Anis.
Dalam silaturahim PKS-LAM, tetua dan tokoh muda Melayu Riau menyerahkan peta tanah ulayat masyarakat adat Riau. Peta ini, menurut Ketua LAM Riau Al Azhar, telah disetujui para tokoh lembaga adat dan para kepala desa.
Al Azhar menambahkan, konflik tanah adat dengan kalangan pengusaha khususnya terus berlanjut di Riau. "Setidaknya kini terdapat 267 titik konflik horisontal. Kami berharap kepada berbagai pihak, dan sekarang melalui PKS, agar membantu menyelesaikan persoalan tanah atau lahan milik masyarakat atau lembaga adat Melayu," tutur Al Azhar.
Peta lahan ulayat Melayu diserahkan langsung pengurus LAM kepada Anis Matta. Presiden menyatakan, akan mengambil langkah nyata guna penyelesaian berbagai konflik atas tanah adat di Bumi Lancang Kuning.
Presiden Anis Matta dan rombongan DPP PKS berada di Pekanbaru dalam rangka konsolidasi dan pembekalan para calon legislator (caleg) PKS se-Riau. (Rol/kabarpks)
Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) Riau --lembaga sesepuh LAM-- Tennas Efendi mengatakan, penolakan PKS atas rencana kenaikan harga BBM merupakan aspirasi rakyat bawah. Dampak kenaikan, katanya, bakal kian menyusahkan masyarakat kecil. Sementara solusi yang ditawarkan pemerintah tidak komprehensif.
"Namun, jangan sampai sikap PKS berubah di tengah jalan. PKS harusnya konsisten," tukas Erwandi Yusuf, sekretaris MKA.
Atas dukungan sesepuh dan pengurus LAM tersebut, Presiden PKS Anis Matta mengatakan, penolakan partainya atas langkah pemerintah menaikkan harga BBM sama sekali tidak berhubungan dengan politik. Anis menyesalkan berbagai pihak yang membicarakan persoalan ini di luar kajian akademik ekonomi.
Menanggapi desakan agar PKS bersikap konsisten, Anis menambahkan, pandangan utuh partai bernomor pilih 3 ini akan disampaikan pada Rapat paripurna DPR, Senin (17/6) mendatang. Dalam rapat DPR ini, PKS melalui fraksinya akan menyampaikan sikapnya secara gamblang.
"Silakan nanti masyarakat menilai, apakah PKS benar-benar memperjuangkan aspirasi rakyat atau hanya setengah-setengah," tandas Anis.
Dalam silaturahim PKS-LAM, tetua dan tokoh muda Melayu Riau menyerahkan peta tanah ulayat masyarakat adat Riau. Peta ini, menurut Ketua LAM Riau Al Azhar, telah disetujui para tokoh lembaga adat dan para kepala desa.
Al Azhar menambahkan, konflik tanah adat dengan kalangan pengusaha khususnya terus berlanjut di Riau. "Setidaknya kini terdapat 267 titik konflik horisontal. Kami berharap kepada berbagai pihak, dan sekarang melalui PKS, agar membantu menyelesaikan persoalan tanah atau lahan milik masyarakat atau lembaga adat Melayu," tutur Al Azhar.
Peta lahan ulayat Melayu diserahkan langsung pengurus LAM kepada Anis Matta. Presiden menyatakan, akan mengambil langkah nyata guna penyelesaian berbagai konflik atas tanah adat di Bumi Lancang Kuning.
Presiden Anis Matta dan rombongan DPP PKS berada di Pekanbaru dalam rangka konsolidasi dan pembekalan para calon legislator (caleg) PKS se-Riau. (Rol/kabarpks)
Posted in: RAGAM BERITA
0 comments:
Posting Komentar