FPKS: Tanpa Kenaikan BBM Bersubsidi, APBNP 2013 Tetap Sehat ~ DPC PKS Jetis

Jakarta. Dalam Rapat Kerja DPR dengan Pemerintah pada pembahasan RAPBNP 2013 sore tadi, Ecky Awal Mucharam dari Fraksi PKS menyatakan bahwa konsekuensi dari penolakan PKS terhadap kenaikan BBM bersubsidi, maka Fraksi PKS mengusulkan beberapa pasal dan penjelasan pasal yang menunjukkan besaran postur APBNP 2013 tanpa kenaikan harga BBM bersubsidi kepada pemerintah, yang memberikan makna bahwa tanpa adanya kenaikan harga BBM bersubsidi, APBNP 2013 kita masih sehat.

Menurut Ecky, lewat pandangan akhir Fraksi PKS ini maka resmi sudah bahwa PKS konsisten menolak kenaikan BBM bersubsidi. Ecky Awal Mucharam juga menyatakan bahwa Fraksi PKS telah mengajukan besaran asumsi pertumbuhan tanpa kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar 6,6 % dan inflasi tanpa adanya kenaikan BBM sebesar 6 %.

“Fraksi kami PKS mengusulkan subsidi BBM sebesar 247 trilyun. Itu sudah cukup, untuk pemerintah tidak menaikkan harga BBM. Namun, pemerintah harus melakukan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi dan melakukan pemberantasan penyelundupan, “kata Ecky.

“Selain itu Fraksi kami, juga mengajukan lifting minyak sebesar 865 ribu barel per hari. Dengan jumlah volume BBM bersubsidi sebesar 47 juta kilo liter. Dengan postur yang kami ajukan kepada pemerintah defisit masih rendah yaitu 2,49 persen. Ajuan postur yang kami berikan kepada pemerintah telah memberikan makna bahwa tanpa adanya kenaikan harga BBM bersubsidi APBNP kita masih sehat,”kata Ecky.

Terkait dengan Balsem, PKS memandang bahwa apabila pemerintah tetap bersikukuh menaikkan harga BBM bersubsidi, maka jumlah balsam yang diterima masyarakat miskin tidaklah mencukupi untuk menutupi kebutuhan akibat kenaikan harga-harga (inflasi). Ecky Awal Mucharam mengatakan bahwa kenaikan harga-harga (inflasi) yang terjadi akibat kenaikan harga BBM akan menambah 25 juta jiwa penduduk miskin dan hampir miskin.

“Seharusnya pemerintah membuat program yang membuat 75 juta jiwa rakyat miskin dan hamper miskin dapat terbebaskan dari kemiskinannya. Sebaiknya pemerintah menciptakan lapangan kerja padat karya seperti pembangunan infrastruktur desa yang diperluas. Tentunya dengan melibatkan masyarakat sekitar desa tersebut, “tutur Ecky.

Pada rapat kerja DPR dengan Pemerintah ini juga, Fraksi PKS melalui Ecky Awal Mucharam mengajukan juga penggantian pasal 8 ayat 10 menjadi penyesuaian harga BBM bersubsidi harus mendapatkan persetujuan dari DPR. (sbb/dakwatuna)

Sumber: http://www.dakwatuna.com