DPR: Sentralisasi Kepanitiaan UN, Melawan Semangat Desentralisasi

Anggota komisi X DPR RI, Surahman Hidayat, ikut  menyesalkan ditundanya pelaksanaan  Ujian Nasional (UN) 2013 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia pada tingkat SMA/MA/SMALB/SMK dan Paket C di 11 Provinsi, yaitu  Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Lebih lanjut politisi senior dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu mengatakan bahwa peristiwa ini menunjukkan tidak profesionalnya Kemendikbud dalam menangani pelaksanaan Ujian Nasional.

“Saya mengkritisi setidak nya ada 2 masalah yang mendasar ditundanya pelaksanaan di 11 provinsi ini. Yang pertama adalah kepanitiaan yang masih sentralisasi, sehingga seringkali faktor distribusi soal ujian menjadi terlambat, karena jangkauan wilayah yang sangat luas.

 Hal ini memiliki dampak psikologis bagi para siswa peserta UN, terlebih hal ini tidak sesuai dengan semangat desentralisasi. 

Kemudian lanjutnya yang kedua adalah tidak profesionalnya Kemendikbud dalam melaksanakan proses penetapan pemenang tender, sehingga berdampak kepada gagalnya proses penyiapan soal UN, seperti masih banyaknya ditemukan di lapangan ketidaksinkronan antara soal dengan jawaban,” jelas Surahman Hidayat.

“Saya sangat menyayangkan padahal ini setiap tahun di laksanakan, tetapi kenapa tidak belajar tahun-tahun sebelumnya, ini jelas ada kesalahan dari manajemen pengelolaan,” tambahnya.

Sumber: http://www.dakwatuna.com

Posted in: PKS 3 BESAR