Jakarta: Munculnya dana untuk pelunasan bagi korban terdampak Lumpur Lapindo dalam APBN-P 2013 menimbulkan kontroversi. Hal itu menimbulkan kecurigaan adanya deal politik antarpartai.
Anggota Majelis Syuro PKS Refrizal berharap itu semua bukan suatu bentuk barter. "Mudah-mudahan bukan barter. Jangan dijadikan barter penaikan harga BBM bersubsi," ujarnya kepada Metrotvnews.com, Kamis (20/6).
Adanya anggaran untuk mengatasi masalah pelunasan terdampak Lumpur Lapindo muncul dalam Pasal 9 ayat 1 dan ayat 2 APBN-P 2013. APBN-P 2013 yang disahkan pada 17 Juni lalu.
Tak hanya itu, PKS mengaku akan tetap mengawal penggunaan uang negara dalam APBN-P 2013.
"Kita terus mengawasi penggunaan uang negara dalam APBN-P tahun 2013. Subsidi untuk PLN saja hampir Rp100 triliyun (Pasal 8 UU APBN-P th 2013)," tutupnya.Metrotvnews.com
0 comments:
Posting Komentar