DPRD Kritik Kebijakan PKL Harus Ber-KTP DKI

 Jakarta - Permasalahan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Tanah Abang kian meruncing. Konflik tak hanya melibatkan pedagang dengan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, namun juga melibatkan pimpinan legislatif.

Setelah ancaman Ahok, sapaan Basuki kepada pedagang mendapat kecaman Wakil Ketua DPRD DKI Lulung Lunggana. Kini kewajiban pedagang ber-KTP DKI juga dikritik.

"Pedagang harus berKTP DKI, dulu saat mencalonkan diri Gubernur Jokowi tak berKTP DKI," kata Ketua MPW PKS DKI Jakarta yang juga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana, Sabtu (27/7/2013).

Meski menyambut baik penertiban PKL, namun politisi asal PKS ini menganggap, kebijakan Gubernur DKI Jokowi pengharusan ber KTP DKI bagi pedagang yang berjualan di Blok G Pasar Tanah Abang dapat menimbulkan kecemburuan sosial, bagi pedagang-pedagang lain, dan itu berpotensi konflik.

"Janganlah dibatasi. Siapa saja boleh berdagang, tapi dengan syarat mereka (pedagang) harus mau ditertibkan," tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana untuk melakukan penataan terhadap PKL yang berdagang dibadan jalan dan trotoar disekitar Pasar Tanah Abang. Rencananya para pedagang akan direlokasi ke Blok G Pasar. Namun mengingat jumlah kios terbatas, maka hanya PKL ber-KTP DKI Jakarta saja yang bisa mendapatkan kios disana.

Wagub Basuki Tjahaja Purnama kemudian melontarkan pernyataan keras bagi PKL yang tetap bandel, akan dilaporkan ke polisi dan dipenjara. Pernyataan itu kemudian membuat beberapa pihak tersinggung. Bahkan Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) mengajukan somasi dan menuntut Ahok segera meminta maaf.

INILAH.COM

Posted in: PKS 3 BESAR,RAGAM BERITA