PKS Minta SBY Terbitkan Perppu Penyadapan

Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Fahri Hamzah meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersikap tegas atas adanya dugaan aksi spionase dan penyadapan dari Amerika Serikat (AS) di Indonesia.

Presiden harus segera mengeluarkan sebuah keputusan untuk menyikapi dinamika global tersebut dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

"Untuk merespon dinamika skandal global penyadapan dan spionase, sebaiknya SBY segera menerbitkan perppu tentang penyadapan," ujar Fahri, di Jakarta, Sabtu (2/11/2013).

Menurut Fahri, keputusan ini harus diambil untuk mengisi kekosongan hukum dalam hal mekanisme penyadapan sesuai dengan amanah Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-VIII/2010.

"Ini juga karena dinamika penyadapan yang semakin liar dilakukan oleh intelijen asing yang bisa jadi juga melibatkan pihak dalam negeri," tuturnya.

Fahri mengatakan, kewenangan penyadapan tersebar dalam beberapa UU di Indonesia seperti halnya UU No 36/1999 (telekomunikasi), UU No 30/2002 (KPK), UU No. 13/2003 (terorisme), UU No. 11/2008 (ITE), UU No. 35/2009 (narkotik), dan UU No. 17/2011 tentang intelijen.
"Harus dirangkum dalam satu UU induk yang menyebabkan adanya kepastian hukum dan pengendalian penyadapan yang tidak saja dapat merugikan kebebasan sipil tetapi juga keamanan nasional," tegasnya.

Fahri menambahkan perppu soal penyadapan sangat penting untuk mencegah bocornya informasi rahasia negara Indonesia ke pihak asing.

Dengan teknologi telepon dan seluler yang makin nirkabel seperti sekarang telah terjadi juga skandal besar pembocoran rahasia pribadi dan rahasia negara kita ke pihak lain.

"Apalagi, akibat adanya lembaga seperti KPK yang menegakkan hukum dengan mengandalkan penyadapan maka pasti akan terjadi benturan dengan norma penyadapan seijin hakim yang ada di lembaga lain," ungkapnya.

Selain itu, Fahri meminta Presiden SBY tidak menyepelekan isu soal adanya penyadapan dari pihak AS ke Indonesia. Sebab sinyalemen Edward Snowden yang menggemparkan dunia ini harus disikapi dengan darurat penyadapan.

"Presiden harus mengeluarkan perppu terutama untuk memantau aktivitas intelijen asing yang mengancam kedaulatan nasional," tandasnya.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Solusi smart berinvestasi bersama Ustd.Yusuf Mansur

Posted in: PKS 3 BESAR