Pelaksaaan BPJS kesehatan, Menuju Kesehatan Untuk Semua

Jakarta - Senayan, 12 juli 2013. Rapat komisi IX dengan kementrian kesehatan, Kementrian Keuangan dan BAPPENAS  kembali di gelar pada hari kamis kemarin,  pertemuan ini merupakan kelanjutan dari rapat  hari rabu terkait dengan Persiapan BPJS. Lontaran pertanyaan terkait dengan persiapan pemerintah  yang masih dan sedang dilakukan sampai kepada penetapan pembayaran menjadi isu utama yang cukup detail dibicarakan.

Wirianingsih anggota dewan dari fraksi PKS menyampaikan beberapa pandangan terkait dengan persiapan BPJS diantaranya : 1.  Pemerataan SDM kesehatan dan kelengkapan pelayanan infrastruktur kesehatan yang  masih menjadi masalah,  karena ini merupakan isu yang belum terselesaikan sampai saat ini, sebagai contoh di kepulauan seribu yang masih termasuk bagian dari provisi Jakarta, SDM kesehatan dan infrastruktur kesehatan yang ada masih minimal

2. Sistem jaminan social Nasional (SJSN)  mencakup program UKP (unit kesehatan perorangan) yang melibuti aspek kuratif dan rehabilitative tetapi juga melibatkan UKM (unit kesehatan masyarakat) yang meliputi tindakan pencegahan dan promosi kesehatan dengan melibatkan SDM masyarakat yang ada. Agar upaya pencapaian health for all dan universal coverage health care dapat dicapai, mungkin perlu juga diterapkan pemberian reward kepada klinik atau dokter  yang bisa menekan angka kesakitan di kliniknya, hal ini sekaligus  memotivasi stakeholder untuk melakukan upaya pencegahan dan promosi kesehatan. Selain hal ini juga dapat mengoptimalkan anggaran kesehatan yang ada.

3. Sesuai dengan amanat UUD pasal 28H bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan, apapun penyakit dan status social ekonomi pesakit tersebut.  Jadi amanatnya  pelayanan diberikan secara adil kepada semua pesakit. Ada kecenderungan, sekarang ini kita  memberikan pelayanan yang intensif berasaskan jenis penyakitnya, sebagai contoh pemberikan pelayanan gratis kepada  penderita HIV. Kami mendukung upaya pemerintah dalam hal ini, tetapi tidak bermakna penyakit yang lain kurang mendapat perhatian.  Jika untuk HIV ataupun korban Narkoba mendapat pelayanan yang intensip maka perlakuan ini juga harus diberikan kepada pesakit dengan jenis penyakit yang lain. 

Sumber: Islamedia

Posted in: PKS 3 BESAR