7/02/2013
Adanya kejanggalan dalam data yang dirilis Indonesia Corruption Watch (ICW) soal 36 calon anggota legislatif yang dianggap tidak memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi mengundang respon Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid.
"ICW jangan mengkorupsi kebenaran," katanya, di DPR, Jakarta, Selasa (2/7).
Analisa yang digunakan, katanya, tidak jelas sehingga mengeluarkan hasil yang tidak kuat secara argumentasi. Sebut saja, nama Zulkieflimansyah, satu dari empat politisi PKS yang disebut ICW sebagai kategori yang diragukan komitmen antikorupsinya.
"Zulkifliemansyah, dia yang dipuji Dahlan (Iskan/ Menteri BUMN) karena menolak suap. Dia yang dipuji malah masuk ke tidak pro pemberantasan korupsi," ujarnya.
Jika alasannya karena Zulkifliemansyah pernah mendapat sanksi dari Badan Kehormatan (BK) DPR, hal itu tidak terkait masalah korupsi. "Dia dapat sanksi ringan dari BK tapi bukan terkait korupsi, soal memimpin rapat komisi," jelasnya.
Ia juga tidak sependapat ketika ICW menyebut nama Fahri Hamzah untuk masalah ini. Kata Hidayat, Fahri merupakan kader PKS yang konsisten memberikan kritik pada KPK agar kinerja lembaga antikorupsi itu dapat meningkat. "Fahri itu komitmen memberantas korupsi sudah selama dua tahun, apa bukan propemberantasan korupsi," paparnya.
Dalam data ICW, seperti diketahui, ada 36 calon anggota legislatif yang dianggap memiliki komitmen antikorupsi lemah. Sejumlah nama yang disebut bereaksi keras dan melaporkan ICW ke Bareskrim Mabes Polri dengan tudingan pencemaran nama baik. Menanggapi itu, ICW mengaku siap menghadapinya secara hukum.
Analisa yang digunakan, katanya, tidak jelas sehingga mengeluarkan hasil yang tidak kuat secara argumentasi. Sebut saja, nama Zulkieflimansyah, satu dari empat politisi PKS yang disebut ICW sebagai kategori yang diragukan komitmen antikorupsinya.
"Zulkifliemansyah, dia yang dipuji Dahlan (Iskan/ Menteri BUMN) karena menolak suap. Dia yang dipuji malah masuk ke tidak pro pemberantasan korupsi," ujarnya.
Jika alasannya karena Zulkifliemansyah pernah mendapat sanksi dari Badan Kehormatan (BK) DPR, hal itu tidak terkait masalah korupsi. "Dia dapat sanksi ringan dari BK tapi bukan terkait korupsi, soal memimpin rapat komisi," jelasnya.
Ia juga tidak sependapat ketika ICW menyebut nama Fahri Hamzah untuk masalah ini. Kata Hidayat, Fahri merupakan kader PKS yang konsisten memberikan kritik pada KPK agar kinerja lembaga antikorupsi itu dapat meningkat. "Fahri itu komitmen memberantas korupsi sudah selama dua tahun, apa bukan propemberantasan korupsi," paparnya.
Dalam data ICW, seperti diketahui, ada 36 calon anggota legislatif yang dianggap memiliki komitmen antikorupsi lemah. Sejumlah nama yang disebut bereaksi keras dan melaporkan ICW ke Bareskrim Mabes Polri dengan tudingan pencemaran nama baik. Menanggapi itu, ICW mengaku siap menghadapinya secara hukum.
Posted in: RAGAM BERITA
0 comments:
Posting Komentar