6/21/2013
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh menegaskan pihaknya tidak bertanggung jawab atas munculnya soal ujian tingkat SMK di Kabupaten Bogor, yang dinilai telah menyudutkan PKS.
“Itu ujian sekolah. Ujian sekolah itu yang membuat soal ya sekolah itu sendiri,” kata Nuh kepada wartawan, di kompleks Kantor Presiden Jakarta, Kamis (20/06).
Nuh menjelaskan, sekolah memiliki otonomi menyusun soal untuk ujian kenaikan kelas. Mengenai ada pihak yang keberatan dengan materi soal, Nuh berpendapat hal itu merupakan tanggung jawab pihak sekolah dan dinas pendidikan daerah setempat.
“Kan ada dinasnya, terlalu jauh dibawa ke kementerian. Kecuali soal ujian nasional. Nah itu menjadi persoalan tersendiri. Ini kan skala sekolah,” pungkasnya.
Untuk diketahui, materi soal yang dipermasalahkan PKS tercantum dalam lembar ujian Bahasa Indonesia Kelas XI SMK di Kabupaten Bogor. Dalam naskah soal nomor 50 (terakhir) tertulis, “Upaya KPK menyita mobil mewah Mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, kemarin gagal. Dapat disingkat dengan menghilangkan pernyataan di bawah ini, kecuali : a. Menyita mobil, b. Luthfi Hasan Ishaaq, c. Kemarin, d. Mantan, e. Gagal.”
Ketua DPP PKS Aboebakar Al Habsyi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (19/06) menyatakan, soal pertanyaan itu sangat janggal, tendensius,dan politis. Menurutnya, ada jutaan kata yang bisa dipilih, tapi kenapa harus mengangkat kalimat yang bersinggungan dengan kasus hukum Luthfi. Menurut Aboebakar, materi soal ini merupakan upaya merontokkan citra PKS di depan para pemilih pemula.
Dikutip dari situs kabarpks.com, DPD PKS Kabupaten Bogor berencana akan melaporkan Kepala Dinas Pendidikan setempat ke polisi. “Kita sudah menunjuk kuasa hukum untuk mempelajari materi soal UKK yang diberikan kepada siswa SMK. Materi soal tersebut sangat memojokkan PKS, apalagi soal diberikan kepada siswa yang menjadi pemilih pemula dalam pilkada dan pileg mendatang,” ujar Ketua Bidang Kebijakan Publik DPD PKS Kabupaten Bogor, Eko Syaiful Rohman.
Ada tiga poin yang dinilai Eko ganjil. Pertama, materi soal bukan pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaan tetapi mata pelajaran bahasa Indonesia. Kedua, kenapa mengambil sampel bahasan partai politik dalam materi soal. Ketiga, materi tersebut disimpan di pertanyaan terakhir (nomor 50) yang sangat mudah diingat.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Rustandi menyatakan, siap bertanggung jawab. Rustandi mengaku sudah memanggil pembuat soal ujian,Yeni Elvira Sofyan, Guru SMKN I Cibinong.
Dinas Pendidikan, sambung Rustandi, sudah melakukan mediasi untuk menyampaikan permohonan maaf kepada PKS. Jika permohonan maaf tidak diterima, Dinas Pendidikan memastikan siap bertanggung jawab secara hukum.
Posted in: RAGAM BERITA
0 comments:
Posting Komentar