Keluarga Besar Fraksi PKS Belasungkawa atas Wafatnya Taufik Ridlo

Jakarta (6/2) – Segenap keluarga besar Pimpinan, Anggota, Tenaga Ahli, Staf Administrasi Fraksi PKS DPR RI turut berbela sungkawa atas wafatnya Taufik Ridlo, pada Senin (6/2) dini hari.

Dalam amanahnya di Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Taufik Ridlo terakhir menjabat sebagai Sekjen PKS pada tahun 2013 hingga 2015 menggantikan Anis Matta yang menjadi Presiden PKS. Lalu, pada Musyawarah Nasional ke-4 PKS di Bulan September 2015 silam, Pakar Ekonomi Syariah ini kembali ditunjuk sebagai Sekjend PKS hingga Bulan Februari 2016.

“Atas nama pimpinan dan seluruh keluarga besar Fraksi PKS, kami turut berbela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Almarhum Saudara Taufik Ridlo,” jelas Jazuli di sela-sela proses pemakaman almarhum.

Ditambahkan Jazuli, sosok Taufik Ridlo adalah seorang pejuang dakwah, juga pemberi teladan yang bagus dalam perjuangan. “Almarhum juga selalu semangat dan amanah dalam melaksanakan setiap tugas-tugasnya,” tutur Anggota Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PKS ini.

Almarhum Taufik Ridlo sendiri wafat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo pada usia 52 tahun, dan meninggalkan seorang istri bersama tujuh orang anak.

“Karena itu, semoga amalan Beliau selama di dunia diterima oleh Allah SWT, dan kita yang masih hidup dapat meneladani dan meneruskan perjuangan Beliau. Kepada keluarga almarhum, semoga dapat diberikan ketabahan, ketenangan, serta kesabaran dalam menjalani setiap ujian dari Allah,” jelas Jazuli.

Selain di ranah politik, lulusan Universitas Yordania bidang Perbankan dan Ilmu Keuangan Syariah ini juga pernah menjabat sebagai anggota dewan pengawas syariah di beberapa bank dan perusahaan swasta.

http://pks.id/content/keluarga-besar-fraksi-pks-belasungkawa-atas-wafatnya-taufik-ridlo

Read more »

Politisi PKS : Abaikan Hak Buruh, Pemerintah Pilih 'Selingkuh' Dengan Pengusaha

Kalangan politisi Senayan mendukung dan dapat memahami kenapa kaum buruh melakukan unjuk rasa besar-besaran pada May Day yang diperingati setiap 1 Mei.

Menurut Anggota Komisi IX DPR, Indra, berbagai tuntutan yang sudah diwacanakan dalam beberapa hari ini oleh berbagai organisasi buruh, merupakan sebuah realitas atas keprihatinan kondisi perburuhan Indonesia, dan sekaligus merupakn refleksi kegagalan dan kelalian pemerintah dalam menjamin hak-hak buruh seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketua Departemen Advokasi Buruh DPP PKS ini mencatat, tuntutan buruh besok diantaranya adalah; peningkatan kesejahteraan, kerja layak, upah layak, penghapusan perbudakn modern dalam bentuk praktik outsourcing dan kerja kontrak yang menyimpang, jaminan kebesan brserikat, tolak PHK sepihak dan social security.

"Itu bukan tuntutan baru, ini merupakan tuntutan lama dan sudah sangat sering meraka tuntut dalam banyak momen," kata Indra dalam keterangannya, Rabu (30/4).

Kesemua poin-poin tuntutan itu, lanjut Indra, memang menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhi dan menjamin hak dasar buruh seperti yang diatur dalam UUD 1945, UU No 13/2003, UU No 21/2000 dan berbagai peraturan pelaksana lainnya.

"Saya menilai, persoalan mendasar kenapa akhirnya setiap May Day dan momen lain buruh terus berdemonstrasi, karena memang selama ini pemerintah telah gagal dan lalai memenuhi amanah konstitusi. Penegakan hukum atas pemenuhan hak dasar buruh selama ini sangat lemah. Dengan embel-embel ramah investasi, pemerintah sering berselingkuh dengan para pengusaha dan kapitalis yang pada akhirnya kerap kali mengabaikan pemenuhan hak-hak buruh seperti yang diatur dalam UU," demikian beber Indra.[rmol]

Read more »

Suara Caleg PKS Ini Kalahkan Menteri dan Ketua Harian Parpol

Hasil pleno di KPUD Cianjur dan Kota Bogor resmi dikeluarkan. Dari sejumlah nama yang bakal melenggang ke Senayan dari daerah pemilihan Jawa Barat III itu diantaranya adalah politisi incumbent PKS Ecky Awal Mucharam.

Ecky mengutip beritasatu.com dipastikan melaju kembali ke kursi DPR RI setelah mendapat suara sebanyak 52 ribu yang diperolehnya dari Dapil Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor.

Bahkan yang mengejutkan raihan suara politisi muda PKS ini mengungguli perolehan suara Menteri Koperasi dan UKM yang juga ketua harian partai Demokrat Syarif Hassan yang hanya berhasil meraih 31 ribu lebih suara.

Perolehan suara Syarif juga kalah dari caleg Caleg Partai Golkar Deding Ishak yang memperoleh 33 ribu lebih suara. Diantara nama Caleg yang lolos selain Ecky ialah Eka Sastra (Golkar), Rieke Dyah.P (PDIP), Ahmad Reza Patria (Gerindra), Erik Satria (Hanura), Joko Purwanto (PPP) dan Neng Eem Marhamah Zulfah Hiz (PKB).

Sebelumnya pria kelahiran Cianjur, Jawa Barat tanggal 19 April 1969 silam ini merupakan Anggota DPR RI Komisi XI yang juga menjabat Wakil Sekretaris Fraksi PKS. Selain itu Ecky juga terdaftar sebagai anggota Bamus dan Banggar.[feb/pks-kotabekasi.org]

Read more »

PBNU Kirim Surat ke PBB, Al Azhar dan Vatikan Tolak Hukuman Mati Pimpinan IM Mesir

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengutuk keras vonis mati terhadap pimpinan dan 682 pengikut Ikhwanul Muslimin oleh Pengadilan Mesir.

Demikian disampaikan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj saat konferensi pers di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (30/4).

"Kami spakat dengan PBB, Menlu RI dan pengamat politik, tentang Mesir. Bahwa vonis perlu ditinjau ulang. Itu kemunduran demokrasi, perilaku biadab. Selayaknya tidak dilakukan di negara yang berbudaya," tegas Kiai Said.

PBNU akan mengirimkan surat kepada pemerintah Mesir dan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), juga Vatikan agar mendorong pembatalan vonis mati tersebut. PBNU pun akan mengirim surat kepada ulama dan guru besar universitas Al-Azhar Kairo agar mau memberikan nasihat dan masukan kepada pemerintahan militer Mesir.

"Kita semua malu mendengar vonis itu. Solusi yang tepat duduk bersama, bukan di lapangan membedil orang," ungkap Kiai Said.

Pengadilan Mesir menjatuhkan vonis mati terhadap pemimpin dan 682 orang pengikut Ikhwanul Muslimin. Vonis itu dijatuhkan menyusul tindakan keras terhadap gerakan yang dimungkinkan dapat memicu protes dan kerusuhan jelang Pemilihan Umum Mesir yang diagendakan akhir Mei mendatang.

Vonis mati massal di Mesir tersebut memantik reaksi keras dari dunia internasional, termasuk organisasi pelindung Hak Asasi Manusia (HAM). PBB juga sudah mengeluarkan sikap atas vonis tersebut.

Di sisi lain, pemerintah Mesir membela putusan kejam pengadilan tersebut. Jaksa pemerintah mengaku punya bukti kuat yang memberatkan semua orang yang dijatuhi hukuman mati.

Bukti itu berupa rekaman video, laporan saksi dan dokumen yang membuktikan bahwa Ikhwanul Muslimin telah menyerukan kepada para pendukungnya untuk menyerang kantor-kantor kepolisian dan bangunan milik pemerintah dan swasta ketika aksi pendudukan di Rabaa al-Adawiya (Kairo) dibubarkan. [ald/rmol]

Read more »