PKS masih menunggu surat keputusan resmi dari ketua koalisi, Presiden SBY.

Jakarta - PKS tak lagi dianggap sebagai bagian dari partai koalisi. Utusan Istana bahkan sudah menegaskan PKS akan dikeluarkan dari koalisi. Namun PKS masih menunggu surat keputusan resmi dari ketua koalisi, Presiden SBY.

"Utusan tersebut menyampaikan Presiden SBY akan mengeluarkan surat resmi. Mereka janjinya kasih surat Sabtu (8/6)," kata Wasekjen PKS Fahri Hamzah, kepada detikcom, Rabu (12/6/2013).

Majelis Syuro PKS sebenarnya sudah bersiap mengambil keputusan. Namun karena surat dari SBY belum juga datang, Majelis Syuro belum mengambil keputusan terkait posisi PKS di koalisi.

"Sampai Senin ( 10/6) malah surat itu tidak kami terima, karena itu acara Majelis Syuro dibatalkan kembali, menunggu pemberitahuan lisan oleh pihak Istana kepada salah satu menteri. Tentu ini info valid dan serius, jadi kami menunggu," kata Fahri.

PKS pun sudah paham tak diundang di rapat Setgab pada Selasa (11/6). Mungkin karena PKS sudah tak dianggap di koalisi lagi seperti pernyataan sejumlah elite parpol koalisi.

"Kami dapat mengerti kalau tadi malam tidak diundang. Memang kita tidak ada pemberitahuan sama sekali soal rapat itu. Tapi sampai hari ini barusan saya bicara dengan Presiden PKS, belum ada pemberitahuan," tegas Fahri.

Sayangnya Fahri enggan bicara siapa utusan khusus Istana yang menyampaikan kabar detik-detik terakhir keberadaan PKS di koalisi. "Tidak perlu disebut namanya, yang penting kami sedang menunggu. Tentu pada saatnya kami sampaikan," lanjut Fahri.

Kalau surat dari SBY sudah di tangan PKS, menurut Fahri, partainya akan merespons cepat. "Nanti akan dibicarakan di badan pekerja Majelis Syuro dalam hal ini DPTP. Dewan Pimpinan Tingkat Pusat inilah yang menindaklanjuti surat tersebut," terang Fahri.

DPTP juga sudah mulai rapat. Sore ini DPTP PKS berkumpul di kediaman Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin di Lembang, Bandung.

"Tentu ini akan bahas delay yang ada, kita merespon saja. Ini kan urusan bernegara, tetap saja kita harus memutuskan dengan surat dan ada pertanggungjawaban secara hitam di atas putih, supaya tidak hanya obrolan informal di ruang publik," terangnya.

Lalu siapkah PKS jadi oposisi dan kehilangan 3 orang menterinya di kabinet? "Menjelang 2004 PKS oposisi sendiri, pertanyaan itu tidak relevan bagi PKS," kilah Fahri.


Sumber : detikNews
http://news.detik.com/read/2013/06/12/154022/2271440/10/pks-tunggu-surat-cerai-dari-sby