Pengamat ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy, ternyata tak main-main dengan pernyataannya yang menuding Pemerintah sebenarnya menggunakan dana utang asing untuk membiayai subsidi kompensasi kenaikan harga BBM ke masyarakat.
Pria yang tegas menolak rencana kenaikan harga BBM oleh Pemerintah itu mengajukan salah satu contoh program utang World Bank ke Indonesia, yakni Development Policy Loan Program. Program yang dimaksud bernama Program for Economic Resilience, Investment and Social Assistance in Indonesia (Perisai), atau Program Ketahanan Ekonomi, Investasi, dan Bantuan Sosial di Indonesia. Nilainya sebesar 2 miliar dolar AS dengan kurs Rp 9170 per dolar As, atau sekitar Rp 18,340 triliun.
"Ini salah satu contoh utang terkait program bantuan sosial yang saya maksudkan," jelas Ichsanuddin saat dihubungi Rabu malam (5/6).
Berdasarkan informasi yang dikumpulkan terkait program Perisai itu, katanya, program utang yang menggunakan metode Deferred Drawdown Option itu akan berlangsung selama dua tahun dengan tanggal penutupan pada 30 Juni 2014. Utang yang harus dibayar kembali dalam 7 tahun itu bertujuan mempertahanan stabilitas sistem keuangan, mempertahankan pengeluaran penting untuk kepentingan publik, dan mendukung si miskin dan masyarakat yang rentan menghadapi krisis ekonomi.
Secara khusus ditekankan tujuan program terkait memperkuat kesiapan pemerintah untuk mengurangi dampak krisis terhadap rumah tangga miskin dan rentan, seperti melalui perbaikan sistem pemberian bantuan langsung tunai atau bantuan langsung sementara.
"Jadi kalau Pemerintah menerbitkan program keluarga harapan, raskin atau bea siswa untuk gakin, maka sumber dananya dari utang luar negeri, bukan dari pemangkasan subsidi BBM," tegas Noorsy.
*http://rmol.co/news.php?id=113443
0 comments:
Posting Komentar