SBY Berusaha 'Bunuh' Gerakan Kebangkitan Islam

JAKARTA - Dalam waktu berurutan, publik dikejutkan oleh gonjang-ganjing korupsi. Pertama, korupsi di Demokrat, dan kedua, PKS. Publik umumnya tersedot pada kasus korupsi saja, luput mengamati implikasi dari kasus tersebut.

"Impliasi yang tidak terbantahkan dari kasus Demokrat adalah tergusurnya Anas urbaningrum. Orang lupa bahwa Anas merupakan representasi politik Islam. Dengan tergusurnya Anas, sukseslah usaha sistematis yang senyap, yaitu deislamisasi parpol", kata Pengamat Gerkan Politik dan Sosial, Syahrul Efendi Dasopang di Jakarta, Kamis

Menurutnya, kasus PKS yang juga berjubah isu korupsi, sejatinya adalah upaya sistematis Deparpolisisasi Islam.

"Tidak menutup kemungkinan hasil akhir dari kasus korupsi PKS ini adalah menyingkirkan partai Islam dari arena kekuasaan nasional', ujar mantan Ketum PB HMI.

Deparpolisasi Islam, katanya,  adalah sebuah upaya sistematis untuk mencegah kristalisasi kekuatan politik umat Islam dalam wadah partai portai politik sehingga dapat dihalangi terjadinya partisipasi aktif politik umat Islam dalam system kompetisi memperebutkan kekuasaan politik secara damai dan konstitusional.

"Deislamisasi parpol ialah sebuah upaya sistematis untuk mengeliminir eksponen-eksponen gerakan Islam dalam berbagai parpol yang ada agar pengaruh Islam dalam parpol maupun dalam percaturan politik nasional dapat dihilangkan", kata Sahrul.

Menurutnya, strategi deparpolisasi Islam dan deislamisasi parpol dalam rangka tujuan strategis mengamankan design dan corak kenegaraan Indonesia yang bersifat nasional inklusif, sekuler, pro Barat, dan mengamankan kebebasan dan kekuasaan modal raksasa asing atas Indonesia. Baik deparpolisasi Islam maupun deislamisasi parpol hakikatnya adalah mengontrol kekuatan politik umat Islam dan melemahkan potensi besar kekuatan politik umat Islam, mengingat secara riel dan actual 80% penduduk Indonesia memiliki afinitas dengan agama Islam—untuk tidak mengatakan bahwa lebih 80% penduduk adalah Muslim. 

Apalagi dewasa ini, pertumbuhan kesadaran keislaman semakin meningkat di kalangan umat Islam.

"Jka kita perhatikan, sejak era colonial hingga era SBY, usaha strategis untuk mengeliminasi kekuatan politik umat Islam tidak pernah berhenti. Artinya, aktivitas politik strategis tersebut berlangsung konsisten dan kontinyu, hanya mengalami modifikasi-modifikasi saja. Misalnya, era orde lama, fokusnya pada demasyumisasi dan de-DI-sasi, yang puncaknya pada pembubaran Masyumi pada 1960 dan ekskusi Kartosuwiryo, maka pada era orde baru, modelna depolitisasi Islam dan pengambangan serta penjinakan massa Islam.

 Lalu pada era SBY sekarang, modelnya adalah deparpolisasi Islam sekaligus deislamisasi parpol secara under cover, dan secara terbuka dan resmi ialah deradikalisasi untuk membunuh sel aktif gerakan kebangkitan umat Islam", Sahrul menjelaskan.

Lucunya, jika Negara dalam krisis—revolusi kemerdekaan 1945-1949, 1965-1966, dan 1998—maka sekonyong-konyong muncul usaha mobilisasi sumberdaya politik dan ekonomi umat Islam. Jadi, bila dalam krisis, karena umat Islam besar, maka dia ditarik ke dalam pusaran, tetapi jika krisis sudah berlalu, umat Islam disingkirkan dan cukup dijadikan sebagai pasar.

Pada akhirnya, kata Sahrul, jika kita selidiki secara seksama mengapa harus ada upaya strategis mengontrol kekuatan politik umat Islam dari masa ke masa, nyatalah terlihat hakika persoalan sebenarnya: ialah mengenai siapa yang mengontrol sumber daya alam yang melimpah di Indonesia dan siapa yang menguasai pasar yang besar di Indonesia. Walhasil persoalan mengerecut pada dua faktor: siapa yang menguasai bahan baku dan pasar. Dari dulu, penjajahan dimulai di Indonesia karena perebutan dua faktor ini.

"Jadi, design gerakan politik umat Islam haruslah mempertimbangkan faktor perebutan bahan baku dan pasar di Indonesia. Tidak cukup hanya merebut pos-pos kekuasaan strategis", demikian Sahrul.[]
 

Posted in: KOLOM